Beranda Data Analysis/Science Akuntansi Pajak Website Apps Formulir Hubungi Saya
portfolio & panduan

Panduan Akuntansi untuk Pemilik Bisnis

Tiga konsep dasar yang wajib dipahami setiap pemilik bisnis sebelum menyerahkan pembukuan ke siapa pun — termasuk saya. Pembukuan rapi hari ini berarti SPT bersih besok, tanpa kejutan pajak, dan laporan keuangan yang benar-benar bisa dipercaya.

01 / Fundamental
Persamaan Dasar Akuntansi
HARTA = HUTANG + MODAL

Setiap transaksi menjaga persamaan ini tetap seimbang. Kalau pembukuan tidak balance, ada yang salah — bukan hitungannya. Ketika usaha sudah berjalan, persamaan diperluas: Harta = Hutang + Modal + Pendapatan − Biaya.

prinsip entitas
Rekening bisnis WAJIB dipisah dari rekening pribadi. Ini pelanggaran paling umum oleh pemilik UMKM — dan sumber masalah pajak paling sering saat pemeriksaan.
02 / Process
8 Tahap Siklus Akuntansi

Setiap transaksi mengalir melalui delapan tahap ini — dari nota sampai laporan keuangan. Lewati satu langkah, laporan jadi tidak bisa dipercaya.

1Transaksi
2Penjurnalan
3Posting Buku Besar
4Neraca Saldo
5Jurnal Penyesuaian
6Neraca Lajur
7Jurnal Penutup
8Laporan Keuangan
03 / Reference
Saldo Normal: Debit atau Kredit?

Satu tabel yang akan terus dipakai. Menunjukkan di sisi mana saldo normal rekening berada — dan di sisi mana kenaikan dicatat.

Rekening Normal
HartaD
BiayaD
HutangK
ModalK
PendapatanK
Cara hafal cepat — DHAR: Debit untuk Harta dAn bayaR. KHMP: Kredit untuk Hutang, Modal, Pendapatan.
contoh ilustrasi

Dari Transaksi ke Laporan Keuangan

Contoh ilustrasi kantor jasa (bukan data klien sebenarnya) menunjukkan bagaimana transaksi selama setahun berjalan melalui siklus akuntansi menjadi Laporan Laba-Rugi yang bersih — proses yang sama yang diterapkan untuk pembukuan klien.

STAGE 01
Transaksi
Identifikasi & dokumentasi tiap kegiatan usaha
STAGE 02
Jurnal Umum
Catat kronologis, debit = kredit
STAGE 03
Neraca Saldo
Pastikan total debit = total kredit
STAGE 04
Laporan L/R
Pendapatan dikurangi biaya = laba bersih
Jurnal Umum — Kantor Jasa, Periode 1 Jan – 31 Des
Tgl Keterangan Akun (D / K) Debit (Rp) Kredit (Rp)
01 Jan Setoran modal Bank / Modal 500.000.000 500.000.000
03 Jan Beli kendaraan tunai Kendaraan / Bank 200.000.000 200.000.000
10 Jan Beli ATK kredit Biaya ATK / Hutang 5.000.000 5.000.000
10 Mar Jual jasa tunai Bank / Pendapatan 50.000.000 50.000.000
30 Mar Bayar gaji Biaya Gaji / Bank 5.000.000 5.000.000
10 Apr Jual jasa Rp 300JT, DP Rp 50JT Bank + Piutang / Pendapatan 300.000.000 300.000.000
31 Dec Penyusutan kendaraan B. Penyusutan / Akm. Penyusutan 25.000.000 25.000.000
Neraca Saldo — 31 Des
Bank390.000.000
Kendaraan200.000.000
Piutang250.000.000
Biaya ATK5.000.000
Biaya Gaji5.000.000
Biaya Penyusutan25.000.000
Modal (k)(500.000.000)
Pendapatan (k)(350.000.000)
Akm. Penyusutan (k)(25.000.000)
Seimbang ✓875.000.000
Laporan Laba-Rugi — Akhir Tahun
Pendapatan Jasa350.000.000
Biaya:
Gaji(5.000.000)
ATK(5.000.000)
Penyusutan(25.000.000)
Total Biaya(35.000.000)
Laba Bersih315.000.000
casebook klien

Casebook Klien — UMKM Palu

Lima usaha kecil representatif dari Palu — masing-masing berada di sudut berbeda dari lanskap perpajakan Indonesia. Telusuri pembukuannya di bawah, lalu ikuti tautan Lihat analisis pajak → pada setiap kasus untuk melihat analisis kepatuhan pajak lengkap di halaman Pajak. Data yang sama, dua lensa profesional.

Pilih kasus
Case 01
Kopi Tadulako
Kafe / F&B · perorangan
UMKM Non-PKP
Lihat casebook →
Case 02
Toko Makmur
Toko sembako · FIFO
PKP · PPN 11%
Lihat casebook →
Case 03
CV Solusi Digital
Jasa IT · faktur
PKP · PPh 23
Lihat casebook →
Case 04
PT Bangun Sulawesi
Konstruksi · project costing
PKP · PPh 4(2)
Lihat casebook →
Case 05
Kos Pak Haris
Kos-kosan · 20 kamar
Non-PPN · Final 10%
Lihat casebook →
CASE 01 · JANUARI 2025

Kopi Tadulako

Sebuah kafe kecil di Palu milik Pak Hasan yang menyajikan minuman espresso, teh, dan makanan ringan. Omzet Rp 32,9 juta/bulan menempatkannya dalam kategori UMKM — pencatatan sederhana (single-entry) cukup, tidak pungut PPN, dan gaji karyawan di bawah PTKP. Kasus Non-PKP klasik.

Jenis Kafe (F&B) Lokasi Palu, Sulteng Omzet Rp 32,93 jt/bln Status Non-PKP · UMKM Karyawan 2 barista
Buku Harian — Jurnal Kas · Januari 2025

Setiap kas masuk dan keluar dicatat secara kronologis. Karena Kopi Tadulako Non-PKP dan dikelola sendiri oleh pemilik, pencatatan kas sederhana sudah memenuhi Pasal 28(7) UU KUP (pencatatan, bukan pembukuan lengkap).

Tanggal Keterangan Debit (Rp) Kredit (Rp) Akun (D / K) Saldo Kas
01 JanModal awal pemilik50.000.000Kas / Modal50.000.000
01 JanSewa tempat Januari3.500.000B. Sewa / Kas46.500.000
01 JanBeli peralatan (meja, kursi, mesin kopi)12.000.000Peralatan / Kas34.500.000
02 JanStok awal bahan baku4.000.000Persediaan / Kas30.500.000
03 JanPenjualan tunai hari ke-11.250.000Kas / Pendapatan31.750.000
04 JanPenjualan tunai hari ke-2980.000Kas / Pendapatan32.730.000
05 JanPenjualan tunai hari ke-31.100.000Kas / Pendapatan33.830.000
06 JanBayar gaji karyawan (2 barista)4.000.000B. Gaji / Kas29.830.000
07 JanPenjualan tunai hari ke-5 & 62.150.000Kas / Pendapatan31.980.000
08 JanRestok bahan baku mingguan2.500.000Persediaan / Kas29.480.000
10 JanPenjualan tunai (8–10 Jan)3.450.000Kas / Pendapatan32.930.000
12 JanPenjualan tunai (11–12 Jan)2.200.000Kas / Pendapatan35.130.000
13 JanBayar listrik & air850.000B. Utilitas / Kas34.280.000
14 JanPenjualan tunai (13–14 Jan)2.400.000Kas / Pendapatan36.680.000
15 JanRestok bahan baku mingguan2.500.000Persediaan / Kas34.180.000
17 JanPenjualan tunai (15–17 Jan)3.600.000Kas / Pendapatan37.780.000
19 JanPenjualan tunai (18–19 Jan)2.300.000Kas / Pendapatan40.080.000
20 JanBayar gaji karyawan (2 barista)4.000.000B. Gaji / Kas36.080.000
21 JanRestok bahan baku + kemasan3.000.000Persediaan / Kas33.080.000
21 JanPenjualan tunai (20–21 Jan)2.500.000Kas / Pendapatan35.580.000
24 JanPenjualan tunai (22–24 Jan)3.800.000Kas / Pendapatan39.380.000
26 JanPenjualan tunai (25–26 Jan)2.600.000Kas / Pendapatan41.980.000
27 JanBeban promosi (IG ads + flyer)500.000B. Pemasaran / Kas41.480.000
28 JanPenjualan tunai (27–28 Jan)2.700.000Kas / Pendapatan44.180.000
29 JanRestok bahan baku akhir bulan2.000.000Persediaan / Kas42.180.000
31 JanPenjualan tunai (29–31 Jan)3.900.000Kas / Pendapatan46.080.000
31 JanPenyusutan peralatan (Rp12jt / 36 bln)333.333B. Penyusutan / Akm. Penyusutan45.746.667
TOTAL84.930.00039.183.33345.746.667
Total kas masuk
Rp 84.930.000
Total kas keluar
Rp 39.183.333
Saldo kas akhir
Rp 45.746.667
HPP — Harga Pokok Penjualan · Januari 2025

Dua pandangan HPP: (A) mutasi bahan baku per tanggal, (B) rincian per kategori menu. Dibandingkan dengan target gross margin untuk mendeteksi isu pricing sejak awal.

A — Mutasi persediaan bahan baku
Tanggal Keterangan Pembelian (Rp) Pemakaian (Rp) Saldo persediaan
02 JanStok awal bahan baku4.000.0004.000.000
08 JanRestok mingguan2.500.0006.500.000
08 JanEstimasi pemakaian (1–8 Jan)3.200.0003.300.000
15 JanRestok mingguan2.500.0005.800.000
15 JanEstimasi pemakaian (9–15 Jan)3.100.0002.700.000
21 JanRestok + kemasan3.000.0005.700.000
21 JanEstimasi pemakaian (16–21 Jan)2.800.0002.900.000
29 JanRestok akhir bulan2.000.0004.900.000
31 JanEstimasi pemakaian (22–31 Jan)2.900.0002.000.000
TOTAL14.000.00012.000.0002.000.000
B — Rincian HPP per kategori menu
Kategori menu Bahan baku utama Biaya/unit Porsi Total HPP Harga/unit GM %
Kopi (espresso) Biji kopi, susu, gula 8.000 820 6.560.000 12.000 33,3%
Minuman non-kopi Teh, susu, sirup, buah 5.000 410 2.050.000 9.000 44,4%
Makanan ringan Tepung, telur, minyak, kemasan 6.000 380 2.280.000 12.000 50,0%
Minuman botol resale Beli putus dari supplier 7.000 210 1.470.000 12.000 41,7%
TOTAL HPP — JANUARI12.360.000
⚠ Temuan rekonsiliasi
Tiga angka HPP berbeda di tiga sheet yang berbeda
Buku Harian mencatat total pembelian Rp 14jt bahan baku. Tabel A di atas mencatat total pemakaian Rp 12jt. Tabel B merinci Rp 12,36jt. Laporan L/R memakai Rp 14jt sebagai ‘bahan baku terpakai’ — ini salah, karena masih ada sisa persediaan Rp 2jt. HPP yang benar = Saldo Awal (0) + Pembelian (14jt) − Saldo Akhir (2jt) = Rp 12jt. Dalam praktik nyata, selisih kecil seperti inilah yang saya tandai saat tutup buku bulanan — baru menjadi masalah saat SPT ketika DJP melihat angka Laba Kotor yang tidak nyambung dengan mutasi persediaan.
Laporan Laba Rugi · Januari 2025

Laporan kinerja bulanan inti — pendapatan, laba kotor setelah HPP, beban operasional, dan laba bersih setelah pajak final.

PENDAPATAN
Penjualan Minuman & Makanan32.930.000
TOTAL PENDAPATAN32.930.000
HARGA POKOK PENJUALAN
Bahan baku terpakai (sesuai source)14.000.000
LABA KOTOR18.930.000
Gross margin %57,5%
BEBAN OPERASIONAL
Beban Gaji (2 barista)8.000.000
Beban Sewa Tempat3.500.000
Beban Utilitas (Listrik & Air)850.000
Beban Pemasaran500.000
Beban Penyusutan Peralatan333.333
TOTAL BEBAN OPERASIONAL13.183.333
LABA SEBELUM PAJAK (EBIT)5.746.667
PPh Final UMKM (0,5% × omzet)(164.650)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK5.582.017
Data Karyawan · Januari 2025

Tiga orang tercatat. Kedua barista di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), jadi tidak ada pemotongan PPh 21 — tapi struktur kompensasi berarti kenaikan kecil saja bisa mengubah itu.

# Nama Jabatan PTKP Bruto/bln PPh 21/bln Keterangan
1 Rina Marlina Barista / Kasir TK/0 4.000.000 0 Bruto tahunan < PTKP
2 Dedy Kurniawan Barista / Pelayan TK/0 4.000.000 0 Bruto tahunan < PTKP
3 Pak Hasan Pemilik / Manajer K/1 Ambil laba, bukan gaji · lapor SPT 1770
TOTAL8.000.0000
Perspektif pajak
Lanjut ke analisis pajak lengkap Kopi Tadulako
Data yang sama, dari sudut kepatuhan pajak — perhitungan PPh Final, cek ambang PKP, verifikasi PTKP, kalender pelaporan, dan rekomendasi praktisi.
Lihat Analisis Pajak  
CASE 02 · JANUARI 2025

Toko Makmur

Toko sembako di Palu milik Bapak Rahmat, menjual beras, minyak goreng, gula, dan sembako campuran ke pelanggan eceran. Sudah dikukuhkan sebagai PKP, jadi setiap pembelian dan penjualan disertai PPN 11%. Tiga karyawan — satu kepala toko di atas PTKP, dua di bawah. Kalau Kopi Tadulako serba sederhana, Toko Makmur beroperasi di tingkat kompleksitas pajak berikutnya.

Jenis Toko sembako Lokasi Palu, Sulteng Omzet DPP Rp 27,46 jt/bln Status PKP · FIFO Karyawan 3 staff
Buku Besar Harian — Jurnal Double-Entry · Januari 2025

Sebagai PKP, Toko Makmur wajib menggunakan pembukuan double-entry penuh menurut Pasal 28(1) UU KUP — bukan sekadar pencatatan. Setiap penjualan dipecah menjadi DPP + PPN Keluaran; setiap pembelian menjadi Persediaan + PPN Masukan. Pemisahan inilah yang memungkinkan rekonsiliasi PPN bulanan.

Tanggal Keterangan Debit (Rp) Kredit (Rp) Akun (D / K)
01 JanModal awal pemilik150.000.000Kas / Modal
01 JanSewa ruko Januari5.000.000B. Sewa / Kas
03 JanBeli beras 200kg — DPP2.400.000Persediaan / Kas
03 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)264.000PPN Masukan / Kas
05 JanPenjualan beras — DPP2.160.000Kas / Penjualan
05 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)237.600Kas / PPN Keluaran
07 JanBeli minyak goreng — DPP1.850.000Persediaan / Kas
07 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)203.500PPN Masukan / Kas
08 JanPenjualan minyak — DPP2.160.000Kas / Penjualan
08 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)237.600Kas / PPN Keluaran
10 JanBeli gula pasir 150kg — DPP2.175.000Persediaan / Kas
10 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)239.250PPN Masukan / Kas
12 JanPenjualan gula pasir — DPP2.800.000Kas / Penjualan
12 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)308.000Kas / PPN Keluaran
14 JanBeli sembako campuran — DPP4.500.000Persediaan / Kas
14 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)495.000PPN Masukan / Kas
16 JanPenjualan beras — DPP3.000.000Kas / Penjualan
16 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)330.000Kas / PPN Keluaran
18 JanPenjualan sembako campuran — DPP3.300.000Kas / Penjualan
18 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)363.000Kas / PPN Keluaran
20 JanBeli beras 300kg — DPP3.660.000Persediaan / Kas
20 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)402.600PPN Masukan / Kas
22 JanPenjualan minyak goreng — DPP1.480.000Kas / Penjualan
22 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)162.800Kas / PPN Keluaran
24 JanPenjualan beras — DPP3.360.000Kas / Penjualan
24 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)369.600Kas / PPN Keluaran
26 JanBeli gula & sembako — DPP3.700.000Persediaan / Kas
26 Jan  ↳ PPN Masukan (11%)407.000PPN Masukan / Kas
28 JanPenjualan sembako — DPP4.500.000Kas / Penjualan
28 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)495.000Kas / PPN Keluaran
29 JanBayar gaji karyawan (3 orang)7.500.000B. Gaji / Kas
30 JanPenjualan beras & gula — DPP2.600.000Kas / Penjualan
30 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)286.000Kas / PPN Keluaran
31 JanPenjualan akhir bulan — DPP2.100.000Kas / Penjualan
31 Jan  ↳ PPN Keluaran (11%)231.000Kas / PPN Keluaran
31 JanBayar listrik & internet1.200.000B. Utilitas / Kas
TOTAL DEBIT / KREDIT180.480.60033.996.350
Transaksi operasional
36
Entri PPN (dipisah)
16
Akun dipakai
9
Kartu Persediaan — Metode FIFO · Januari 2025

FIFO (First-In, First-Out) melacak persediaan fisik mana yang terjual duluan — pembelian yang paling lama. Pembelian dicatat pada DPP (tidak termasuk PPN, yang mengalir terpisah). Pengeluaran seharusnya dinilai pada biaya FIFO, bukan harga jual.

Tanggal Keterangan Qty Masuk Harga/Unit (Rp) Nilai Masuk (Rp) Qty Keluar Nilai Keluar (Rp)
01 JanStok awal beras50012.0006.000.000
01 JanStok awal minyak goreng20018.0003.600.000
01 JanStok awal gula pasir30014.0004.200.000
03 JanBeli beras 200kg + PPN20012.0002.400.000
05 JanJual beras1802.160.000
07 JanBeli minyak 100L + PPN10018.5001.850.000
08 JanJual minyak goreng1202.160.000
10 JanBeli gula pasir 150kg + PPN15014.5002.175.000
12 JanJual gula pasir2002.800.000
14 JanBeli sembako campuran + PPN30015.0004.500.000
16 JanJual beras2503.000.000
18 JanJual sembako campuran2203.300.000
20 JanBeli beras 300kg + PPN30012.2003.660.000
22 JanJual minyak goreng801.480.000
24 JanJual beras2803.360.000
26 JanBeli gula & sembako + PPN25014.8003.700.000
28 JanJual sembako campuran3004.500.000
30 JanJual beras & gula2002.600.000
31 JanJual akhir bulan1502.100.000
TOTAL2.00032.085.0001.98027.460.000
⚠ Temuan rekonsiliasi
Kolom ‘Nilai Keluar’ berisi harga jual, bukan biaya FIFO
Di bawah metode FIFO, nilai keluar seharusnya sama dengan qty terjual × biaya per unit dari layer pembelian tertua — bukan harga jual. Di kartu ini, Nilai Keluar totalnya Rp 27.460.000 yang persis sama dengan Total Penjualan (DPP) di buku besar. Ini tidak mungkin: artinya margin kotor 0%, seolah semua penjualan di harga beli.

Rekonsiliasi yang benar: HPP = Persediaan Awal (Rp 13,8 jt) + Pembelian (Rp 18,3 jt) − Persediaan Akhir. Klien masih perlu stock-opname fisik akhir bulan untuk menentukan saldo persediaan akhir secara tepat. Untuk dashboard ini, HPP diestimasi pada gross margin 58% (Rp 11,53 jt), menghasilkan saldo akhir Rp 20,57 jt — konsisten dengan margin SKU campuran (sembako pokok lebih rendah, barang kemasan lebih tinggi) pada toko sembako Palu yang dikelola baik.
Persediaan awal
Rp 13.800.000
Pembelian (DPP)
Rp 18.285.000
Persediaan akhir (estimasi)
Rp 20.566.800
Rekonsiliasi PPN — Masukan vs Keluaran · Januari 2025

Setiap bulan, Toko Makmur lapor SPT Masa PPN. Menjumlahkan semua PPN yang dipungut dari pelanggan (Keluaran) dikurangi PPN yang dibayar ke pemasok (Masukan). Selisihnya disetor ke DJP (kurang bayar) atau dikompensasi / direstitusi (lebih bayar).

A — PPN Masukan (PPN dibayar saat pembelian)
Tanggal Keterangan Pembelian DPP (Rp) PPN 11% (Rp) Total Dibayar No. Faktur
03 JanBeli beras 200 kg2.400.000264.0002.664.000FP-TM-2501-001
07 JanBeli minyak goreng 100 L1.850.000203.5002.053.500FP-TM-2501-002
10 JanBeli gula pasir 150 kg2.175.000239.2502.414.250FP-TM-2501-003
14 JanBeli sembako campuran4.500.000495.0004.995.000FP-TM-2501-004
20 JanBeli beras 300 kg3.660.000402.6004.062.600FP-TM-2501-005
26 JanBeli gula & sembako3.700.000407.0004.107.000FP-TM-2501-006
TOTAL PPN MASUKAN18.285.0002.011.35020.296.350
B — PPN Keluaran (PPN dipungut saat penjualan)
Tanggal Keterangan Penjualan DPP (Rp) PPN 11% (Rp) Total Diterima No. Faktur
05 JanJual beras ke pelanggan2.160.000237.6002.397.600FK-TM-2501-001
08 JanJual minyak goreng2.160.000237.6002.397.600FK-TM-2501-002
12 JanJual gula pasir2.800.000308.0003.108.000FK-TM-2501-003
16 JanJual beras3.000.000330.0003.330.000FK-TM-2501-004
18 JanJual sembako campuran3.300.000363.0003.663.000FK-TM-2501-005
22 JanJual minyak goreng1.480.000162.8001.642.800FK-TM-2501-006
24 JanJual beras3.360.000369.6003.729.600FK-TM-2501-007
28 JanJual sembako campuran4.500.000495.0004.995.000FK-TM-2501-008
30 JanJual beras & gula2.600.000286.0002.886.000FK-TM-2501-009
31 JanJual akhir bulan2.100.000231.0002.331.000FK-TM-2501-010
TOTAL PPN KELUARAN27.460.0003.020.60030.480.600
C — Rekap SPT Masa PPN
PPN Keluaran (dipungut dari pembeli) 3.020.600
PPN Masukan (dikreditkan dari pembelian) (2.011.350)
PPN KURANG BAYAR — disetor ke DJP 1.009.250

📌 Catatan pajak: PPN Kurang Bayar (positif) = disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya (28 Feb 2025 untuk masa Jan). PPN Lebih Bayar (negatif) = bisa dikompensasi ke masa berikutnya atau diminta restitusi.

Laporan Laba Rugi · Januari 2025

Hanya DPP — PPN mengalir terpisah via akun PPN Masukan/Keluaran di neraca. HPP diestimasi pada gross margin 58% (lihat temuan rekonsiliasi di tab Persediaan). PPh nol karena PKP tahunan Bapak Rahmat di bawah PTKP K/2.

PENDAPATAN
Penjualan sembako retail (DPP saja)27.460.000
TOTAL PENDAPATAN27.460.000
HARGA POKOK PENJUALAN
HPP (imputasi 58% GM)11.533.200
LABA KOTOR15.926.800
Gross margin %58,0%
BEBAN OPERASIONAL
Beban Gaji (3 staff)7.500.000
Beban Sewa Ruko5.000.000
Beban Utilitas (listrik + internet)1.200.000
TOTAL BEBAN OPERASIONAL13.700.000
LABA SEBELUM PAJAK (EBIT)2.226.800
Net margin %8,1%
PPh OP (EBIT disetahunkan < PTKP K/2)0
LABA BERSIH SETELAH PAJAK2.226.800
Terlihat kontra-intuitif tapi benar: Usaha untung Rp 2,23 jt bulan ini tapi tetap membayar Rp 1,13 jt pajak (PPN Rp 1,01 jt + PPh 21 Tono Rp 117k) — yaitu 51% dari laba bersih jadi pajak. Sementara itu, PPh OP pribadi Bapak Rahmat nol karena PKP tahunannya di bawah PTKP K/2. Inilah mengapa disiplin cash-flow PPN jauh lebih penting dari PPh bagi pengecer PKP.
Data Karyawan · Januari 2025

Empat orang tercatat — termasuk pemilik. Hanya satu (Tono, kepala toko) melebihi PTKP dan memicu pemotongan PPh 21. Kasir dan pramuniaga aman di bawah.

# Nama Jabatan PTKP Bruto/bln PPh 21/bln Keterangan
1 Bapak Rahmat Pemilik / Direktur K/2 Ambil laba · lapor SPT 1770
2 Desi Ratnasari Kasir / Admin TK/0 3.700.000 0 Bruto tahunan < PTKP TK/0
3 Tono Wibowo Kepala Toko K/1 8.000.000 117.500 PKP Rp 28,2jt × 5% = Rp 1,41jt/thn
4 Sari Dewi Pramuniaga TK/0 3.000.000 0 Bruto tahunan < PTKP TK/0
TOTAL14.700.000117.500
Cara hitung PPh 21 Tono: Bruto tahunan Rp 96 jt − Biaya Jabatan 5% (max Rp 6 jt/thn → Rp 4,8 jt) = Neto Rp 91,2 jt. Setelah PTKP K/1 Rp 63 jt → PKP Rp 28,2 jt. Tarif lapis pertama 5% → Rp 1,41 jt/thn ÷ 12 = Rp 117.500/bulan. Disetor via SSP kode 411121-100 paling lambat tgl 10 bulan berikutnya; SPT Masa PPh 21 dilapor paling lambat tgl 20.
Perspektif pajak
Lanjut ke analisis pajak lengkap Toko Makmur
Data yang sama, dari sudut kepatuhan pajak — rekonsiliasi PPN Masukan vs Keluaran dengan output SPT Masa PPN, perhitungan progresif PPh 21 untuk Tono, dan 5 kewajiban pelaporan berbeda tiap bulan.
Lihat Analisis Pajak  
CASE 03 · JANUARI 2025

CV Solusi Digital

Perusahaan jasa IT di Palu, terdaftar sebagai PKP dengan omzet tahunan di atas Rp 4,8M. CV Solusi Digital menerbitkan invoice ke klien badan yang memotong PPh 23, memungut PPN 11% atas setiap jasa, dan mengelola penggajian 5 karyawan — dua di antaranya belum punya NPWP. Kasus tiga kewajiban pajak sekaligus.

Jenis Jasa IT Lokasi Palu, Sulteng Omzet Rp 180jt DPP/bln Status PKP · PPh 23 · PPN 11% Karyawan 5 karyawan
Invoice & Piutang Usaha — Januari 2025

CV Solusi Digital adalah PKP — setiap invoice harus mencakup PPN 11% dan disertai Faktur Pajak. Klien badan (PT, CV, instansi) memotong PPh 23 sebesar 2% dari DPP jasa sebelum membayar. Tiga invoice belum lunas — tapi PPN sudah terutang ke DJP sejak tanggal invoice.

No. Invoice Klien Tgl DPP (Rp) PPN 11% Total (Rp) Status
INV-2501-001PT Harapan Maju05 Jan15.000.0001.650.00016.650.000LUNAS
INV-2501-002CV Berkah Abadi08 Jan8.500.000935.0009.435.000LUNAS
INV-2501-003UD Sejahtera Palu10 Jan22.000.0002.420.00024.420.000BELUM LUNAS
INV-2501-004PT Sulawesi Niaga12 Jan18.000.0001.980.00019.980.000SEBAGIAN
INV-2501-005Dinas Pertanian Sulteng15 Jan45.000.0004.950.00049.950.000LUNAS
INV-2501-006CV Mitra Teknologi18 Jan12.000.0001.320.00013.320.000BELUM LUNAS
INV-2501-007PT Alam Sulawesi20 Jan9.500.0001.045.00010.545.000LUNAS
INV-2501-008Koperasi Nelayan Palu22 Jan6.000.000660.0006.660.000BELUM LUNAS
INV-2501-009PT Konstruksi Prima25 Jan33.000.0003.630.00036.630.000SEBAGIAN
INV-2501-010UD Karya Mandiri28 Jan11.000.0001.210.00012.210.000LUNAS
TOTAL180.000.00019.800.000199.800.000
Ringkasan Piutang
Status Jumlah Invoice Total DPP (Rp) Total PPN (Rp) Total Tagihan (Rp)
LUNAS589.000.0009.790.00098.790.000
SEBAGIAN251.000.0005.610.00056.610.000
BELUM LUNAS340.000.0004.400.00044.400.000
TOTAL10180.000.00019.800.000199.800.000
⚠ Risiko timing pajak
PPN terutang pada tanggal invoice — bukan tanggal bayar
CV Solusi Digital memiliki Rp 44,4jt invoice belum dibayar dan Rp 56,6jt dibayar sebagian — tapi PPN atas semua invoice tersebut (total Rp 19,8jt) sudah terutang ke DJP sejak tanggal invoice. Kalau klien terlambat bayar atau gagal bayar, perusahaan tetap wajib setor pajak. Inilah jebakan arus kas paling umum bagi perusahaan jasa PKP kecil di Indonesia.
Laporan Arus Kas — Metode Langsung · Januari 2025

Metode langsung: kas masuk dan keluar per aktivitas. Tiga bagian — Operasi, Investasi, Pendanaan. Perhatikan bahwa PPN dan PPh 23 yang dipungut/dipotong muncul sebagai pos operasi, bukan pendapatan.

Keterangan Detail Masuk (Rp) Keluar (Rp) Net (Rp)
I. AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari klien (5 invoice lunas)INV-001,002,005,007,01099.500.000
Penerimaan sebagian INV-004 (50%)50% × Rp 19,98jt9.990.000
Penerimaan sebagian INV-009 (30%)30% × Rp 36,63jt10.989.000
Bayar gaji karyawan (5 orang)Lihat Tab Karyawan22.500.000
Bayar sewa kantorJanuari 20258.000.000
Biaya operasional (ATK, internet, dll)3.500.000
Setor PPN masa lalu ke DJPSPT Masa PPN Des 202412.650.000
Setor PPh 21 karyawanLihat Tab Karyawan4.250.000
NET KAS DARI AKTIVITAS OPERASI69.579.000
II. AKTIVITAS INVESTASI
Beli laptop baru (2 unit) — aset tetapAset tetap24.000.000
Upgrade server & hosting tahunanInfrastruktur IT6.500.000
NET KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI(30.500.000)
III. AKTIVITAS PENDANAAN
Pinjaman modal kerja dari bankBank Sulutgo50.000.000
Cicilan pokok pinjamanAngsuran rutin5.000.000
NET KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN45.000.000
SALDO KAS AWAL (1 Jan 2025)35.000.000
SALDO KAS AKHIR (31 Jan 2025)119.079.000
Data Karyawan & PPh 21 — Januari 2025

5 karyawan tetap. Arif (Direktur) dan Novia (Senior Dev) masuk lapis progresif 15%. Dewi dan Bagas belum punya NPWP — DJP mewajibkan kenaikan 20% atas pemotongan PPh 21 mereka hingga mendaftar.

Nama Jabatan PTKP Bruto/bln (Rp) PPh 21/bln (Rp) Net Diterima (Rp) Keterangan
Arif HidayatullahDirekturK/218.000.0001.281.25016.718.750PKP Rp 142,5jt — lapis 5%+15%
Novia RahmawatiSenior DevTK/011.500.000475.00011.025.000PKP Rp 78jt — lapis 5%+15%
Rizky FirmansyahBackend DevK/19.500.000188.7509.311.250PKP Rp 45,3jt × 5%
Dewi Anggraini ⚠UI/UX DesignerTK/07.750.000143.1257.606.875Belum punya NPWP — kena surcharge 20%
Bagas Setiawan ⚠Junior DevTK/06.000.00060.0005.940.000Belum punya NPWP — kena surcharge 20%
TOTAL52.750.0002.148.12550.601.875
⚠ Temuan kepatuhan — NPWP
2 karyawan tanpa NPWP — surcharge PPh 21 20% berlaku
Dewi dan Bagas tidak punya NPWP. Berdasarkan Pasal 21(5a) UU PPh, karyawan tanpa NPWP dikenakan tarif pemotongan lebih tinggi 20%. CV Solusi Digital wajib menerapkan surcharge — jika DJP memeriksa dan menemukan tidak diterapkan, perusahaan menanggung kekurangan bayar plus denda. Solusi: bantu kedua karyawan daftar NPWP — hanya butuh 30 menit secara online via ereg.pajak.go.id.
analisis terkait
Analisis Pajak: PPN, PPh 23 & PPh 21 untuk CV Solusi Digital
Panduan kepatuhan pajak lengkap — jebakan timing PPN, mekanisme kredit PPh 23, surcharge NPWP, dan kalender 6 kewajiban pelaporan.
Lihat Analisis Pajak  
CASE 04 · JANUARI 2025

PT Bangun Sulawesi

Perusahaan konstruksi di Palu yang dikontrak untuk proyek gedung kantor pemerintah 3 bulan senilai Rp 2,8M. PT Bangun Sulawesi mengelola project costing dengan analisis varians anggaran vs realisasi, progress billing dalam tiga termin, dan tenaga kerja campuran 5 karyawan tetap ditambah 15 pekerja harian — masing-masing dengan perlakuan pajak berbeda.

Jenis Jasa Konstruksi Lokasi Palu, Sulteng Kontrak Rp 2,8M · 3 bulan Status PKP · PPh 4(2) Final 2,65% Tenaga Kerja 5 tetap + 15 harian
Project Costing — Anggaran vs Realisasi · Januari 2025

Proyek Gedung Kantor Dinas — kontrak Rp 2,8M selama 3 bulan. Sheet ini melacak anggaran vs realisasi pengeluaran Januari di 4 kategori biaya: Material, Tenaga Kerja, Peralatan, Overhead. Analisis varians menunjukkan di mana proyek melebihi atau di bawah anggaran.

Kode Uraian Pekerjaan Angg. Jan (Rp) Realisasi Jan (Rp) Varians (Rp) %
MATERIAL
MAT-01Semen & bahan pondasi180.000.000175.000.0005.000.00097,2%
MAT-02Besi beton & tulangan220.000.000215.000.0005.000.00097,7%
MAT-03Bata, pasir & kerikil95.000.00092.000.0003.000.00096,8%
MAT-04Kayu bekisting60.000.00058.000.0002.000.00096,7%
MAT-05Cat, keramik & finishing20.000.000020.000.0000% — belum saatnya
TENAGA KERJA
LAB-01Upah mandor (1 orang)8.000.0008.000.0000100%
LAB-02Upah tukang (10 orang)50.000.00050.000.0000100%
LAB-03Upah pekerja kasar (15 org)45.000.00045.000.0000100%
LAB-04Lembur & tunjangan lapangan12.000.00011.500.000500.00095,8%
PERALATAN
EQP-01Sewa alat berat (excavator)35.000.00033.000.0002.000.00094,3%
EQP-02Sewa scaffolding8.000.0008.000.0000100%
OVERHEAD
OVH-01Biaya K3 & keselamatan kerja5.000.0004.800.000200.00096,0%
OVH-02Transportasi & logistik15.000.00014.500.000500.00096,7%
OVH-03Overhead kantor proyek10.000.00010.000.0000100%
TOTAL JANUARI763.000.000724.800.00038.200.00094,9%
✓ Temuan analisis varians
Realisasi Januari 5,1% di bawah anggaran — sesuai rencana
Realisasi Januari Rp 724,8M berada Rp 38,2M di bawah anggaran Rp 763M — underspend sehat 5,1%. Varians menguntungkan terbesar adalah MAT-05 (cat & finishing) Rp 20M — ini wajar karena pekerjaan finishing dijadwalkan Maret. Semua biaya tenaga kerja tepat sesuai anggaran. Proyek berjalan dalam toleransi memasuki Februari.
Progress Billing — Jadwal Termin · Jan–Mar 2025

Kontrak konstruksi di Indonesia umumnya menggunakan billing termin — pembayaran dipicu oleh tonggak kemajuan fisik, bukan tanggal kalender. Setiap termin dikenakan PPN 11% dan PPh 4(2) Final 2,65%. Klien pemerintah memotong PPh 4(2) sebelum melakukan pembayaran.

Termin Keterangan Progress % DPP (Rp) PPN 11% (Rp) PPh 4(2) 2,65% (Rp) Net Diterima (Rp) Status
Termin IPondasi & struktur bawah (Jan)30%840.000.00092.400.00022.260.000817.740.000LUNAS
Termin IIStruktur atas & dinding (Feb)35%980.000.000107.800.00025.970.000954.030.000BELUM
Termin IIIFinishing & serah terima (Mar)35%980.000.000107.800.00025.970.000954.030.000BELUM
TOTAL KONTRAK2.800.000.000308.000.00074.200.0002.725.800.000
📌 Catatan pajak — PPh 4(2) Final
PPh 4(2) dipotong oleh klien pemerintah — bukan disetor sendiri
Untuk kontrak pemerintah, pemberi kerja (Dinas) bertindak sebagai pemotong PPh 4(2) Final 2,65%. PT Bangun Sulawesi menerima pembayaran bersih setelah pemotongan. Pajak ini bersifat final — tidak dapat dikreditkan terhadap PPh Badan di akhir tahun. Artinya Rp 74,2jt PPh 4(2) dari ketiga termin adalah biaya yang tidak bisa dikembalikan dari sudut pandang PT Bangun Sulawesi.
Penggajian & PPh 21 — Tenaga Kerja Campuran · Januari 2025

PT Bangun Sulawesi memiliki dua tingkatan tenaga kerja: karyawan tetap (PPh 21 dipotong bulanan) dan pekerja harian lepas (PPh 21 = 0 karena upah harian di bawah ambang PTKP). Ini struktur umum dalam konstruksi Indonesia — dan sumber umum salah hitung PPh 21.

A — Karyawan Tetap
Nama / Jabatan PTKP Bruto/bln (Rp) BPJS TK 2% (Rp) BPJS Kes 1% (Rp) PPh 21/bln (Rp) Net (Rp)
Ir. Slamet Riyadi / Direktur ProyekK/223.000.000460.000230.0002.031.25020.278.750
Hendra Kusuma / Site ManagerK/114.000.000280.000140.000737.50012.842.500
Fitri Handayani / Admin ProyekTK/05.750.000115.00057.50048.1255.529.375
Budi Santoso / MandorK/110.000.000200.000100.000212.5009.487.500
Ahmad Yani / Tukang SeniorK/06.300.000126.00063.00055.5006.055.500
TOTAL KARYAWAN TETAP59.050.0001.181.000590.5003.084.87554.193.625
B — Pekerja Harian & Tukang (PPh 21 = 0)
Nama / Jabatan Bruto/bln (Rp) PPh 21 (Rp) Alasan
Rizal Hidayat / Tukang5.600.00041.000Bruto tahunan Rp 67,2jt > PTKP TK/0
Faisal Ibrahim / Tukang5.700.00045.750Bruto tahunan Rp 68,4jt > PTKP TK/0
Yusuf Karim / Tukang5.500.00036.250Bruto tahunan Rp 66jt > PTKP TK/0
Hasrul Bakri / Tukang5.600.00022.250PTKP K/0 Rp 58,5jt — tipis di atas
Doni Pratama / Tukang ✓4.700.0000Bruto tahunan Rp 56,4jt < PTKP TK/0 Rp 54jt — tepat di bawah
Supriadi / Tukang5.100.00017.250Bruto tahunan Rp 61,2jt > PTKP TK/0
Hamid Lako / Tukang ✓5.000.0000Bruto tahunan Rp 60jt — diasumsikan K/0, PTKP Rp 58,5jt
Wahyu Saputra / Tukang5.200.00022.000Bruto tahunan Rp 62,4jt > PTKP TK/0
Amir Saad / Tukang ✓4.400.0000Bruto tahunan Rp 52,8jt < PTKP TK/0 Rp 54jt
Pekerja Harian Lepas (15 org) ✓3.000.0000Upah harian < Rp 450rb/hari → PPh 21 = 0
TOTAL TUKANG + HARIAN49.800.000184.500
⚠ Kesalahan umum dalam payroll konstruksi
Tidak semua tukang di bawah PTKP — periksa satu per satu
Banyak perusahaan konstruksi mengasumsikan semua pekerja harian dan tukang bebas PPh 21. Ini salah. Tujuh dari sembilan tukang di sini melebihi PTKP TK/0 Rp 54jt/tahun dan terutang PPh 21. Hanya Doni, Amir, dan 15 pekerja harian yang benar-benar di bawah ambang. Pengecualian massal = kurang bayar = denda DJP saat pemeriksaan.
analisis terkait
Analisis Pajak: PPh 4(2) Final & PPh 21 Tenaga Kerja Campuran untuk PT Bangun Sulawesi
Panduan rezim pajak konstruksi — PPh 4(2) Final per termin, deductibilitas BPJS, dan jebakan PPh 21 tenaga kerja campuran.
Lihat Analisis Pajak  
CASE 05 · JANUARI 2025

Kos Pak Haris

Kos-kosan 20 kamar di Palu milik Pak Haris — terdaftar sebagai PKP karena omzet tahunan di atas Rp 4,8M, namun pendapatan sewa bebas PPN menurut PMK 70/2022. PPh 4(2) Final 10% berlaku dan di-self-assess langsung oleh Pak Haris. Satu karyawan (penjaga kos) bergaji jauh di bawah PTKP. Operasi paling sederhana dalam seri ini — tapi perlakuan pajak paling tidak intuitif.

Jenis Kos-kosan Lokasi Palu, Sulteng Kamar 20 kamar · 85% hunian Status PKP · Bebas PPN · PPh 4(2) 10% Karyawan 1 penjaga kos
Rekap Hunian & Pendapatan Sewa — Januari 2025

20 kamar dalam 3 tipe: AC Deluxe (Rp 1,2jt), AC Standard (Rp 900rb), Non-AC (Rp 650rb). Hunian Januari: 17 dari 20 kamar (85%). Satu kamar belum bayar, satu kosong. PPh 4(2) Final 10% dihitung atas pendapatan sewa yang benar-benar diterima — Rp 15,45jt bulan ini.

No. Kamar Penghuni Tipe Tarif/bln (Rp) Status Tgl Bayar Dibayar (Rp)
K-01Andi KurniawanAC Deluxe1.200.000LUNAS02 Jan1.200.000
K-02Siti RahmawatiAC Deluxe1.200.000LUNAS03 Jan1.200.000
K-03Budi SetiawanAC Deluxe1.200.000LUNAS01 Jan1.200.000
K-04Nurul HidayahAC Deluxe1.200.000LUNAS04 Jan1.200.000
K-05Fajar RamadanAC Deluxe1.200.000TERLAMBAT18 Jan (H+17)1.200.000
K-06Rini SusantiAC Standard900.000LUNAS02 Jan900.000
K-07Hendra WijayaAC Standard900.000LUNAS05 Jan900.000
K-08Dewi LestariAC Standard900.000LUNAS03 Jan900.000
K-09Irwan SaputraAC Standard900.000BELUM BAYAR0
K-10MegawatiAC Standard900.000LUNAS06 Jan900.000
K-11Rizky PratamaNon-AC650.000LUNAS02 Jan650.000
K-12Hamid BasriNon-AC650.000LUNAS03 Jan650.000
K-13YulianaNon-AC650.000LUNAS04 Jan650.000
K-14DarmawanNon-AC650.000LUNAS01 Jan650.000
K-15— KOSONG —Non-AC650.000KOSONG0
K-16Ahmad FauziNon-AC650.000LUNAS05 Jan650.000
K-17Sri WahyuniNon-AC650.000LUNAS07 Jan650.000
K-18BaharuddinNon-AC650.000LUNAS02 Jan650.000
K-19Linda SariNon-AC650.000TERLAMBAT20 Jan (H+19)650.000
K-20SupriyadiNon-AC650.000LUNAS03 Jan650.000
TOTAL17.000.00015.450.000
Ringkasan Hunian
Tipe Kamar Unit Tarif (Rp) Terisi Kosong Pendapatan Potensial (Rp) Pendapatan Aktual (Rp) Occupancy
AC Deluxe51.200.000506.000.0006.000.000100%
AC Standard5900.000414.500.0003.600.00080%
Non-AC10650.000826.500.0005.200.00080%
TOTAL2017317.000.00014.800.00085%
Arus Kas & Laba Bersih — Januari 2025

Arus kas single-entry sederhana — pendapatan sewa dikurangi beban operasional dikurangi PPh Final 10%. Perhatikan bahwa PPh 4(2) dihitung atas pendapatan sewa bruto yang diterima (Rp 15,45jt), bukan atas laba bersih. Inilah karakteristik khas rezim Pajak Final.

Keterangan Catatan Jumlah (Rp)
PENDAPATAN SEWA
Total sewa diterima (18 kamar bayar)Lihat Tab Rekap Hunian15.450.000
BEBAN OPERASIONAL
Listrik & air (ditanggung pemilik)20 kamar(3.200.000)
Gaji penjaga kos (Pak Roslan)1 karyawan(1.800.000)
Biaya kebersihan & perawatan rutinBulanan(800.000)
Cicilan KPR — pokok + bungaBank BRI(4.500.000)
Biaya internet kos (WiFi shared)IndiHome 50 Mbps(500.000)
Cadangan perbaikan (2% pendapatan)Estimasi(309.000)
TOTAL BEBAN(11.109.000)
LABA SEBELUM PAJAK4.341.000
PPh Final Psl 4(2) — 10% × bruto sewa10% × Rp 15.450.000(1.545.000)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK2.796.000
📌 Mekanik pajak kunci — PPh 4(2) atas bruto, bukan net
PPh Final 10% atas Rp 15,45jt — bukan atas laba Rp 4,34jt
Ini adalah angka terpenting untuk dipahami dalam kasus ini. PPh 4(2) Final selalu dihitung atas pendapatan sewa bruto yang diterima — Rp 1.545.000 bulan ini. Beban operasional (listrik, gaji, KPR) tidak relevan untuk perhitungan pajak. Bahkan jika Pak Haris tidak mendapat laba sama sekali, ia tetap terutang Rp 1.545.000 PPh. Inilah arti 'Final' — dasar pajak tetap, tidak bisa disesuaikan.
Karyawan & PPh 21 — Januari 2025

Satu karyawan: Pak Roslan, penjaga kos, bergaji Rp 1,8jt/bulan. Bruto disetahunkan Rp 21,6jt jauh di bawah PTKP TK/0 Rp 54jt/tahun — PPh 21 = Rp 0. Pak Haris tetap perlu mencatat Pak Roslan dalam catatan penggajian dan melaporkannya di SPT Tahunan sebagai karyawan tidak kena pajak.

Nama Jabatan PTKP Gaji/bln (Rp) Bruto/thn (Rp) PTKP (Rp) PPh 21 (Rp) Status
Pak Roslan ✓ Penjaga Kos TK/0 1.800.000 21.600.000 54.000.000 0 Bruto < PTKP → bebas PPh 21
📌 Pajak pemilik — terpisah dari pajak karyawan
Pak Haris laporkan pendapatan sewa di SPT Tahunan pribadinya — bukan di payroll
Pak Haris adalah orang pribadi (WP OP) — kos-kosan adalah usaha pribadinya. Pendapatan sewa dari Kos Pak Haris masuk ke SPT Tahunan 1770 pribadinya sebagai penghasilan final. Ia self-assess dan membayar PPh 4(2) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tidak ada pemotong pajak — tidak ada yang memotong untuknya. Ini kelalaian umum: pemilik usaha yang lupa bahwa penghasilan pribadi dari usaha harus dilaporkan sendiri.
analisis terkait
Analisis Pajak: PKP tapi Bebas PPN & PPh 4(2) Self-Assessed untuk Kos Pak Haris
Kasus pajak paling tidak intuitif — mengapa status PKP tidak selalu berarti memungut PPN, dan bagaimana ambang 20 kamar bekerja.
Lihat Analisis Pajak  
§
kewajiban hukum

Pembukuan Bukan Pilihan — Ini Kewajiban Hukum

Menurut Pasal 28 UU KUP, Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik, dalam mata uang Rupiah, ditutup setiap akhir tahun dengan Neraca dan Laporan Laba-Rugi. Catatan harus mencakup harta, hutang, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian — dan wajib disimpan selama 10 tahun. Ketidakpatuhan membawa konsekuensi serius.

10 yr
simpan dokumen
+75%
sanksi administrasi
6 mo – 6 yr
sanksi pidana
2–4×
denda vs pajak terutang

Butuh Bantuan Akuntansi?

Mari jaga pembukuan Anda bersih, laporan akurat, dan keuangan bisnis Anda teratur.

Konsultasi Gratis →
Google Data Analytics — Coursera
Microsoft SQL Server — Coursera
Microsoft Excel Professional — Coursera
Tableau BI Analyst — Coursera
Python for Data Science, AI — IBM / Coursera
Xero Advisor Certified
Data Science Bootcamp — Dibimbing.id
Brevet Pajak A & B — IAI
Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) — Jimly School of Law
Data Science Bootcamp — Dibimbing.id
B.S. Business Administration — Biola University
Biola University Bachelor Certificate
Brevet Pajak A & B — IAI
Resume — Anthony Djiady Djie